[jurnal] Analisis Rencana Strategis Pembangunan Kota Bandar Lampung

ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN
Studi Atas Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis Kota Bandar Lampung Periode 2005 – 2010

Abstrak
Bandar Lampung Municipality with high heterogeneity people condition as the development stakeholder will result in various interest and desire in the development process. This should be incorporated by the Government of Bandar Lampung Municipality. Nevertheless, based on the fact throughout in 1999-2004, most of regions formulated the vision and mission statement as subjective, and did not prepare to base its on the real condition of the statistics and also did not show the direction of development in five annual as concrete. This is complicated by the fact that the vision and mission are not poured into the five-year development plans as focused. And then other factor found that has procedural error and does not utilize most in the process of community aspirations collecting. Furthermore, vision statement drafting that is not good enough and implementation of the mission is not fully achieved. Then it is worse than unclearly explanation on the objectives, targets and indicators of program development success. And also strategy environmental analysis on renstra preparation that did not use the SWOT analysis.

Keyword: Planning, Development, Strategic Plan PENDAHULUAN
Kontinuitas proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah mengakibatkan bergesernya paradigma perencanaan pembangunan pada tingkat regional, hal ini disadari sebagai suatu yang tak terhindarkan terutama terhadap sistem perencanaan pembangunan di daerah sebagai bagian dari proses menuju manajemen publik yang baru. Dalam tataran konsep, proses manajemen publik yang baru tersebut diharapkan mampu membawa perubahan dari orientasi lama yang menekankan pada proses ‘sekedar tindakan administrasi’, menuju pada peningkatan yang lebih menekankan pada proses tindakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (policy making and policy implementation).

Dengan demikian maka proses perencanaan yang tadinya hanya berfokus pada pencapaian kepentingan internal pemerintahan daerah, kini dituntut lebih meluaskan fokusnya kepada kepentingan publik (masyarakat lokal) guna mencapai tujuan kebijakan publik yang bersifat kolektif. Oleh karenanya respon yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah menyikapi adanya tuntutan itu ialah bahwa proses perencanaan pembangunan didaerah hendaknya dilaksanakan dengan mengadopsi nilai-nilai baru sebagai tuntutan masyarakat seperti prinsip pemberdayaan pemerataan, demokratik, desentralistik, transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas. Hal ini memberikan efek yang positif yaitu dengan terbentuknya dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Munculnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk memaksimalkan peran mengurus masyarakatnya tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat, tetapi disisi lain aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pembangunan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Dari sinilah diawali tahap baru dimana manajemen strategik berusaha memperoleh posisinya seirama dengan kompleksitas permasalahan negara. Diberlakukannya undang-undang ini juga merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat proses, yang pada akhirnya diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil pembangunan yang tepat guna dan hasil guna, dalam arti pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kebutuhan masyarakat lokal dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat.

DOWNLOAD : ZIDDU | Kewlshare | Indowebster

Tulisan Yang Berkaitan:

1. Analisis Rencana Strategis (renstra) Pembangunan   A. Latar Belakang Kontinuitas proses reformasi yang terjadi di Indonesia pada berbagai bidang termasuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi...
2. Isu Strategis Kota Bandar Lampung p align=”justify”Berdasarkan kondisi umum atau potret Kota Bandar Lampung, beberapa isu atau aspek strategis yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan...
3. Tujuan dan Sasaran RPJM Kota Bandar Lampung p align=”justify”Sasaran dan tujuan yang ada dalam rencana pembangunan Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)...
4. Perencanaan Pembangunan Daerah Diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Daerah yakni No. 22/1999 dan No. 25/1999 telah berimplikasi kepada perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke...
5. Tahap Penyusunan RPJP Lampung 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)...