p align=”justify”stronguSistem Pendidikan di Jepang/u/strong /p p align=”justify”Pada prinsipnya sistem pendidikan di Jepang mengikuti pola penjenjangan yang mirip dengan yang ada di Indonesia yaitu pola penjenjangan dengan sistem 6-3-3-4, yaitu enam tahun pendidikan dasar, masing-masing tiga tahun pendidikan menengah pertama dan menengah atas serta empat tahun pendidikan tinggi kecuali bidang kedokteran, kedokteran hewan dan dokter gigi. Untuk jenjang pendidikan pasca sarjana Jepang juga mengikuti pola 2-3, yaitu dua tahun untuk Program Magister dan tiga tahun untuk Program Doktor. /p p align=”justify”Di Jepang ada empat jenis pendidikan tinggi, yakni : /p ol li divUniversitas (Daigaku), 4 tahun; /div /li li divAkademi Teknologi (Tanki-daigaku), 5 tahun, minimal 167 kredit; /div /li li divSekolah Tinggi Teknik (Koto-senmon-gakko); /div /li li divSekolah Kejuruan (Senmon-gakko). /div /li /ol p align=”justify”Universitas sebagai suatu pusat pendidikan bertujuan untuk menyelenggarakan pengajaran dan studi untuk bidang-bidang profesional dan seni serta memberi pengetahuan luas dan mengembangkan intelektual, moral dan kemampuan berpraktek. Hal ini tertuang dalam artikel 52 dari Undang-Undang Pendidikan Jepang. Universitas melaksanakan program empat tahun disebut sebagai program sarjana. Tetapi kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan memprasyaratkan program pendidikan selama enam tahun./p p align=”justify”strongu/u/strong/p (more…)

p align=”center”bPERATURAN DAERAHKOTA BANDAR LAMPUNG/b/p p align=”center”bNOMOR 01 TAHUN 2001/b/p p align=”center”b/b/p p align=”center”bTENTANG/b/p p align=”center”b/b/p p align=”center”bPOLA DASAR (PLODAS) PEMBANGUNAN KOTA /bbBANDAR LAMPUNG TAHUN 2001-2005/b/p p align=”center”b/b/p p align=”center”bDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA/b/p p align=”center”b/b/p pbWALIKOTA BANDAR LAMPUNG/b/p p table cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ border=”0″tbody tr td valign=”top” width=”15%” pMenimbang/p pMengingat /p /td td valign=”top” width=”3%” p:/p p:/p /td td valign=”top” width=”80%” pa. bahwa dalam rangka memberikan landasan, arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung dan upaya untuk mewujudkan keterpaduan program pembangunan di daerah diperlukan adanya pola dasar pembangunan daerah yang berisi visi, misi, strategis dan arah kebijaksanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah, maka itu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1995 perlu disempurnakan;/p pb. bahwa setelah mendengarkan pertimbangan-pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu menuangkan pola dasar pembangunan di Kota Bandar Lampung dalam suatu peraturan daerah./p p1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);/p p2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);/p p3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);/p p4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);/p p5. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;/p p6. Keputusan Menteri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);/p p7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/829/II/Bangda tanggal 28 April 2000 Perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000-2005./p /td /tr /tbody/table /p p align=”center”/p (more…)

PERATURAN DAERAHKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA/b/p p align=”center”b/b/p p align=”center”bWALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan Rencana Lima Tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan Daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal (5) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);/p p2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);/p p3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Permerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819);/p p4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);/p p5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);/p p6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);/p p7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209);/p p8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundag-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);/p p9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah )Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)./p /td /tr /tbody/table /p p align=”center”/p (more…)

Environmental Impact Assesment (EIA) atau Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pertamakali diperkenalkan dalam Hukum Uni Eropa (European Communities Law – EC Law) melalui Directive bulan Juli 1985 setelah negosiasi yang panjang dan pengajuan draft yang telah berulang kali diajukan. Pentingnya keberadaan Directive ini adalah untuk menjamin bahwa berbagai konsekuensi yang akan timbul dari pemberian izin operasi industri atau berbagai kegiatan yang memungkinkan lahirnya dampak terhadap lingkungan. Amdal ini diterbitkan sebelum pemberian izin usaha diterbitkan atau sebelum usaha tersebut mulai beroperasi.

Dasar hukum pengaturan Amdal kedalam peraturan teknis mengisyaratkan pengaturan ketentuan hukum administrasi yang diimplementasikan sebagai perangkat teknis dalam bidang administrasi Negara.

Amerika pertama kali memunculkan ketentuan Amdal di dunia pada 1969 melalui US National Environmental Policy Act (US NEPA), yang kemudian dikukuhkan kembali pada tahun 1974 dalam Environment Protection Act. Hal ini kemudian diikuti oleh beberapa negara anggota Uni Eropa.

(more…)